Anggota Komisi V DPR RI Rahmat Nasution Hamka bersama Tim Kunspek Komisi V meninjau secara langsung lokasi banjir di Jalan Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.Foto :Runi/Rni

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau secara langsung lokasi banjir di Jalan Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (07/9/2018). Kawasan Bukit Rawi yang menghubungkan jalan nasional dari Palangka Raya ke Buntok, kerap terendam banjir 60 hingga 70 cm, jika memasuki musim hujan.

Kunspek yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V  DPR RI Anton Sukartono Suratto (F-PD) itu juga didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah Shalahuddin dan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Timbul Manahan Pasaribu.

Anggota Komisi V DPR RI Rahmat Nasution Hamka meminta kepada pemerintah pusat agar situasi tersebut menjadi program prioritas strategis nasional, sehingga lokasi yang kerap banjir itu dapat diutamakan dalam pengerjaannya. Pasalnya banjir itu berdampak pada aktivitas pengendara yang kesulitan melintas dan menghambat roda distribusi perekonomian.

“Saya meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses pengerjaan ini agar bisa mengutamakan lokasi yang memiliki kedalaman banjir yang cukup tinggi, kemudian barulah lokasi lainnya yang ikut kena dampak banjir,” harap politisi PDI Perjuangan itu.

Pasalnya, kata Rahmat, jalan tersebut merupakan urat nadi yang menghubungkan lima kabupaten di Kalteng, yaitu Kabupaten Barito Utara, Timur, Selatan, Burung Raya dan juga Gunung Mas. Dan ada dua provinsi yang bisa terhubung, yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Melihat kondisi itu, pemerintah berencana menggunakan tiga alternatif untuk menangani titik banjir yang begitu dalam, yakni dengan timbunan pilihan, geotekstil, dan timbunan keras atau pile slab. Rahmat mengaku lebih memilih teknik pile slab, karena akan menjadi lebih aman dan juga menjaga ekosistem air.

“Kita berharap antara Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air yang ada di Kalimantan Tengah bisa berkoordinasi dengan baik, sehingga nantinya kita punya pemikiran terobosan yang out off the box. Bukan hanya memikirkan jalan, tetapi ada pemikiran dibuatnya tempat wisata untuk masyarakat singgah untuk beritirahat,” tandas politisi dapil Kalteng itu.

Sementara itu, Kepala BBPJN XI Timbul Manahan Pasaribu, dalam menangani jalan tersebut, pihaknya akan menggunakan teknik yang paling bagus dan lebih ekonomis, jika sudah dilakukan kajian. Sedangkan untuk estimasi anggaran yang dibutuhkan, apabila menggunakan pola pile slab sepanjang 3,1 kilometer, anggarannya mencapai Rp300 miliar.

Kepala Dinas PUPR Kalteng Shalahuddin menambahkan, perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan ruas jalan itu, sekitar Rp 300-350 miliar. Ia memaparkan, kemungkinan anggarannya akan dilakukan secara bertahap. Untuk alternatif penanganan jalan, memang masih dalam kajian mendalam. Tapi dirinya lebih menginginkan agar dipakai pola pile slab saja, sehingga bisa bertahan selama 100 tahun.

“Berbeda jika hanya dilakukan penimbunan, karena setiap tahun akan terjadi penurunan, seperti di Pangkoh-Bahaur. Jadi kita berharap nantinya dengan pile slab, karena lebih bagus dan permanen seperti Jalan Tumbang Nusa. Apalagi kondisi di Bukit Rawi ini seperti Tumbang Nusa,” jelasnya. (rni/sf)*